KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                      5 April 2001 

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 373/PJ.51/2001

                             TENTANG

              PELAPORAN SPT MASA PPN KARENA PERUBAHAN NAMA DAN NPWP

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxx tanggal 16 Februari 2001 hal Pelaporan SPT masa PPN 
karena Perubahan Nama & NPWP, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1.  Dalam surat tersebut Saudara menjelaskan bahwa :
    a.  Pada tanggal 24 Oktober 2000, PT CGI yang berstatus PMA berubah menjadi PT BGI yang 
        berstatus PMDN.
    b.  KPP PMA II telah mencabut PKP PT BGI dari tata usaha perpajakan terhitung tanggal 15 
        Januari 2001 dengan surat Nomor Pem-00058/WPJ.06/KP.0503/2001 tanggal 15 Januari 2001.
    c.  Di lain pihak, KPP Jakarta Cakung telah mengukuhkan PT BGI sebagai Pengusaha Kena Pajak 
        terhitung tanggal 8 Januari 2001 dengan surat Nomor KEP-01452/WPJ.04/KP.0403/2001 
        tanggal 15 Januari 2001.
    d.  Karena pengukuhan PKP oleh KPP Jakarta Cakung dan pencabutan PKP oleh KPP PMA II 
        terjadi pada pertengahan bulan Januari 2001, maka sebagian Faktur Pajak Keluaran 
        diterbitkan dengan menggunakan PKP baru dan sebagian lagi dengan menggunakan PKP lama.
    e.  Saudara mohon penegasan mengenai tempat pelaporan SPT Masa PPN, apakah di KPP Jakarta 
        Cakung atau di KPP PMA II. Di samping itu Saudara juga menanyakan perlakuan pengkreditan 
        Pajak Masukan atas Faktur Pajak Masukan dari Pertamina (atas pembelian gas) yang masih 
        menggunakan nama dan NPWP lama.

2.  Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
    Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 
    2000 menetapkan bahwa setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan 
    Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada 
    kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat 
    kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha 
    Kena Pajak. Fungsi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk mengetahui 
    identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya, juga berguna untuk melaksanakan hak dan 
    kewajiban di bidang PPN dan PPn BM serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.

3.  Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
    Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 
    2000 menetapkan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa 
    Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan 
    menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak 
    terdaftar atau dikukuhkan.

4.  Pasal 3 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
    Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 
    2000 mengatur bahwa batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah untuk Surat 
    Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.

5.  Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 143 TAHUN 2000  menetapkan bahwa :
    a.  Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak 
        dikreditkan dengan Pajak Keluaran di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
    b.  Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan tempat lain selain tempat sebagaimana dimaksud 
        dalam ayat (1) sebagai tempat pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena 
        Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, baik atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak 
        maupun secara jabatan.

6.  Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-161/PJ./2001 tanggal 
    21 Februari 2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara 
    Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan 
    Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak antara lain mengatur :
    a.  Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa pemindahan Pengusaha Kena Pajak adalah tindakan 
        memindahkan administrasi perpajakan Pengusaha Kena Pajak dari Tata Usaha KPP lama ke 
        Tata Usaha KPP baru, karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau 
        tempat kegiatan usaha atau perubahan status perusahaan;
    b.  Pasal 9 menyatakan bahwa dalam hal terjadi pemindahan sebagaimana dimaksud dalam 
        butir a di atas, KPP lama harus mengirim berkas Wajib Pajak dan atau berkas Pengusaha 
        Kena Pajak yang bersangkutan berikut uraian singkat mengenai hal-hal yang dianggap perlu 
        kepada KPP baru yang isinya antara lain :
        1)  Jumlah tunggakan pajak yang masih harus ditagih;
        2)  Tindakan penagihan yang telah dilaksanakan atas tunggakan pajak;
        3)  Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau keberatan Wajib Pajak 
            atau Pengusaha Kena Pajak yang belum diselesaikan.

7.  Berdasarkan ketentuan pada butir 2 sampai dengan butir 6 serta memperhatikan isi surat isi surat 
    Saudara pada butir 1, dapat diberikan penegasan sebagai berikut :
    a.  Sejak pengukuhan perusahaan Saudara sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP PMA II dicabut, 
        yaitu pada tanggal 15 Januari 2001 dan pengukuhannya dipindahkan ke KPP Jakarta Cakung, 
        maka pelaporan kewajiban perpajakan di bidang PPN dan PPn BM perusahaan Saudara harus 
        dilakukan di KPP Jakarta Cakung karena seluruh administrasi perpajakan di bidang PPN dan 
        PPn BM perusahaan Saudara pada Tata Usaha KPP PMA II telah dicabut dan dipindahkan ke 
        KPP Jakarta Cakung.
    b.  Faktur Pajak yang diterbitkan pada bulan Januari 2001 untuk kegiatan penyerahan yang 
        Saudara lakukan baik yang menggunakan NPWP lama maupun NPWP baru dilaporkan pada 
        SPT PPN Masa Januari 2001 dan disampaikan ke KPP Jakarta Cakung paling lambat pada hari 
        ke 20 (dua puluh) bulan Februari 2001. Identitas perusahaan Saudara yang dicantumkan pada 
        Induk SPT Masa PPN tersebut adalah sesuai dengan Surat Keputusan Pengukuhan sebagai 
        Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkan oleh KPP Jakarta Cakung.
    c.  Pada prinsipnya Faktur Pajak masukan hanya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran 
        apabila NPWP yang dicantumkan dalam Faktur Pajak adalah NPWP Pengusaha Kena Pajak 
        yang bersangkutan. Namun demikian, untuk tidak mengurangi hak Wajib Pajak, maka 
        sepanjang memenuhi syarat pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam 
        Pasal 9 Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan 
        Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
        terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000, Faktur Pajak Masukan yang 
        mencantumkan nama dan atau NPWP lama yang dapat dikreditkan di KPP Jakarta Cakung 
        adalah sebagai berikut :
        1)  Faktur Pajak Masukan atas pembelian yang Saudara lakukan yang diterbitkan 
            sebelum tanggal 1 Februari 2001,
        2)  Faktur Pajak Masukan khusus atas pembelian gas dari Pertamina yang diterbitkan 
            sebelum tanggal 1 Maret2001.

Demikian untuk dimaklumi.




Direktur Jenderal

ttd.

Hadi Poernomo
NIP. 060027375


Tembusan :
1.  Direktur PPN dan PTLL
2.  Direktur Peraturan Perpajakan
3.  Kepala KPP PMA II
4.  Kepala KPP Jakarta Cakung.
</code>