KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                     16 April 2001  

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 415/PJ.53/2001

                             TENTANG

              PENGALIHAN BEA METERAI LUNAS ATAS CEK DAN BILYET GIRO

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
 
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxxxxxx tanggal 19 Maret 2001 hal sebagaimana tersebut pada 
pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1.      Saudara mengajukan pengalihan Bea Meterai Lunas atas cek dan bilyet giro sebanyak 19.091 lembar 
    dengan nilai Rp 26.117.000,- yang belum dipergunakan ke pengisian deposit mesin teraan meterai atau 
    pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan menggunakan teknologi percetakan karena adanya 
    perubahan desain blanko cek dan bilyet giro.    

2.      Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-122C/PJ./2000 tanggal 1 
    Met 2000 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas 
    Dengan Teknologi Percetakan, diatur bahwa Bea Meterai yang telah dibayar atas tanda Bea Meterai 
    Lunas yang tercetak pada cek, bilyet giro, dan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang 
    belum dipergunakan dapat dialihkan untuk pengisian deposit mesin teraan meterai, pembubuhan tanda 
    Bea Meterai Lunas dengan teknologi percetakan atau pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan 
    sistem komputerisasi.    

3.      Hasil penelitian keabsahan blanko cek dan bilyet giro yang dilakukan bersama dengan petugas 
    Direktorat Jenderal Pajak dibuatkan Berita Acara Nomor 037/III/0 I/LOG tanggal 10 April 2001 yang 
    merupakan dasar dibuatnya Berita Acara Nomor BA-68/KSD.53/2001 tanggal 10 April 2001 tentang 
    Penelitian Keabsahan Blanko Cek Dan Bilyet Giro Dengan Cetakan Tanda Bea Meterai Lunas a.n PT B 
    Tbk dan Berita Acara Nomor BA-69/KSD.53/2001 tanggal 10 April 2001 tentang Pemusnahan Blanko 
    Cek Dan Bilyet Giro Dengan Cetakan Tanda Bea Meterai Lunas a.n PT B Tbk.    

4.      Berdasarkan Berita Acara Nomor BA-62/KSD. 5 3/2001 tanggal 10 April 2001 tentang Penelitian 
    Keabsahan Blanko Cek Dan Bilyet Giro Dengan Cetakan Tanda Bea Meterai Lunas a.n. PT B Tbk, 
    jumlah Bea Meterai yang dapat dialihkan sebanyak 31.400 lembar cek dan bilyet giro yang terdiri 
    dari :    
        a.          5.000 lembar dengan tarif Bea Meterai @ Rp 500,-        =   Rp   2.500.000,-    
        b.      24.350 lembar dengan tarif Bea Meterai @ Rp 1.000,-     =   Rp 24.350.000,-    
        c.          2.050 lembar dengan tarif Bea Meterai @ Rp 3.000,-      =   Rp   6.150.000,-     
                Jumlah seluruh Bea Meterai                  =   Rp 33.000.000,-    

5.      Blanko cek dan bilyet giro sejumlah 31.400 lembar tersebut, selanjutnya dimusnahkan dengan 
    menggunakan mesin destroyer/penghancur dengan cara dirajang menjadi serpihan 4 milimeter sesuai 
    Berita Acara Nomor BA-63/KSD.53/2001 tanggal 10 April 2001 tentang Pemusnahan Blanko Cek Dan 
    Bilyet Giro Dengan Cetakan Tanda Bea Meterai Lunas a.n. PT B Tbk.    

6.      Berdasarkan uraian butir 1 sampai dengan butir 5 tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa Bea 
    Meterai yang telah dibayar dan belum" dipergunakan sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta 
    rupiah) sebagaimana tersebut pada butir 4 dapat dialihkan untuk pengisian deposit mesin teraan 
    meterai atau pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan teknologi percetakan atas nama PT B Tbk. 

Demikian untuk dimaklumi.


 
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Direktur PPN dan PTLL
 
ttd.
 
I Made Gde Erata
NIP. 060044249


Tembusan :
1.      Direktur Jenderal Pajak
2.      Direktur Peraturan Perpajakan
3.      Kepala KPP Perusahaan Masuk Bursa
</code>