KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/image002.jpg}}

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR  66/PMK.03/2007

TENTANG

PEMBERLAKUAN KODE ETIK PEGAWAI\\
       DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL 

PAJAK,   KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA,DAN KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL 

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2007

 

MENTERI KEUANGAN,

 

 

Menimbang


:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Menteri   Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai di   Lingkungan   Direktorat   Jenderal Pajak   Departemen  Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor [[view.php?id=ae9ed3423e5d1c1fe8769d705207f040|**32/PMK.03/2007**]],  perlu  menetapkan  Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberlakuan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor  Pelayanan Pajak Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan  Konsultasi Perpajakan sehubungan dengan Reorganisasi Instansi  Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2007;

Mengingat

:

1.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

 

 

2.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 tentang   Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak   Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan   Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=ae9ed3423e5d1c1fe8769d705207f040|**32/PMK.03/2007**]];

 

 

3.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 223/KMK.03/2002 tentang   Susunan, Tugas, dan Wewenang Komite Kode Etik Pegawai di   Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

 

 

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

 

 

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=597073e68fcefaa6bdf39ca6b399c28c|**55/PMK.01/2007**]];

 

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERLAKUAN KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA, DAN KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2007

 

 

Pasal 1

 

 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

 

 

1.

Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat   Jenderal Pajak dan pegawai lain yang bekerja pada Direktorat   Jenderal Pajak.

 

 

2.

Kode Etik Pegawai adalah aturan atau ketentuan yang mengikat   pegawai sebagai landasan ukuran tingkah laku dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan   Nomor 222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan   Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan sebagaimana telah   beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=ae9ed3423e5d1c1fe8769d705207f040|**32/PMK.03/2007**]].

 

 

3.

Komite Kode Etik Pegawai adalah satuan tugas di lingkungan Departemen Keuangan yang bertugas menyelesaikan pelanggaran Kode Etik Pegawai yang dilakukan oleh pegawai

 

 

Pasal 2

 

 

Memberlakukan Kode Etik Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak pada:

 

 

a.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II;

 

 

b.

Kantor Wilayah Direktorat   Jenderal Pajak Daerah Istimewa   Yogyakarta;

 

 

c.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Iingkungan Kantor Wilayah   Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat, Kantor Wilayah Direktorat   Jenderal Pajak Jakarta Selatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal   Pajak Jakarta Timur, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak   Jakarta Utara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten,   Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, Kantor   Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II, Kantor Wilayah   Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat   Jenderal Pajak Jawa Tengah II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal   Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Wilayah Direktorat   Jenderal Pajak Jawa Timur I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal   Pajak Jawa Timur II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa   Timur III,  dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali;

 

 

d.

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan di   lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara,   Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, Kantor Wilayah Direktorat   Jenderal Pajak Jawa Barat II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal   Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak   Jawa Tengah II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa   Timur II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III,  dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali

 

 

terhitung sejak diterapkannya organisasi  dan tata kerja unit instansi vertikal bersangkutan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor   132/PMK.01/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=597073e68fcefaa6bdf39ca6b399c28c|**55/PMK.01/2007**]].

 

 

Pasal 3

 

 

Peraturan Menteri Keuangan ini mulal berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

 

 

 

 

pada tanggal 21 Juni 2007

 

 

 

 

MENTERI KEUANGAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRI   MULYANI INDRAWATI