KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
 
 

{{/tkb/admin/user_images/images/image002.jpg}}

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :  23/PMK.010/2005 

TENTANG

KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR CHASSIS BUS DENGAN MESIN TERPASANG UNTUK PEMBUATAN BUS ANGKUTAN UMUM DAN COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) UNTUK PEMBUATAN KENDARAAN ANGKUTAN KOMERSIAL

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

 

|Menimbang|:|a.|bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana angkutan umum yang sangat mendesak serta mendorong industri perakitan di dalam negeri, dipandang perlu memberikan keringanan Bea Masuk atas impor chassis bus dengan mesin terpasang untuk pembuatan bus angkutan umum dan Completely Knock Down (CKD) untuk pembuatan kendaraan angkutan komersial;|
|         | |b.|bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Chassis Bus Dengan Mesin Terpasang Untuk Pembuatan Bus Angkutan Umum dan Completely Knock Down (CKD) untuk Pembuatan Kendaraan Angkutan Komersial;                                       |
|Mengingat|:|1.|Undang-Undang Nomor [[view.php?id=a159b2e2c6b3cb7bf0e92eb43fe27bdd|**10 TAHUN 1995**]] tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);                                                                                                                      |
|         | |2.|Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | |3.|Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.01/2003 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Impor;                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | |4.|Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=5afd3bb639c0920782586a9843ee0785|**547/KMK.01/2003**]] tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;                                                                                                                                                                                       |

 


MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR CHASSIS BUS DENGAN MESIN TERPASANG UNTUK PEMBUATAN BUS ANGKUTAN UMUM DAN COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) UNTUK PEMBUATAN KENDARAAN ANGKUTAN KOMERSIAL.  

Pasal I

 

 

 

(1)

Atas impor chassis bus dengan mesin terpasang untuk pengangkutan 16 orang atau lebih dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (disel atau semi disel) HS Ex. 8706.00.21.00 untuk pembuatan bus angkutan umum sebanyak 6.000 (enam ribu) unit, diberikan keringanan Bea Masuk sehingga tarif akhir Bea Masuknya menjadi 5% (lima perseratus).

 

(2)

Atas impor kendaraan untuk pengangkutan 16 orang atau lebih dalam keadaan Completely Knock Down (CKD) HS Ex. 8702.10 dan HS.8702.90 untuk pembuatan kendaraan angkutan komersial, diberikan keringanan Bea Masuk sehingga tarif akhir Bea Masuknya menjadi 5% (lima perseratus).

 

(3)

Atas impor kendaraan  untuk pengangkutan barang dalam keadaan Completely Knock Down (CKD) HS Ex. 8704.10, Ex. 8704.21, Ex. 8704.22, Ex. 8704.23, Ex. 8704.32 dan Ex. 8704.90 untuk pembuatan kendaraan angkutan komersial, diberikan keringanan Bea Masuk sehingga tarif akhir Bea Masuknya menjadi 5% (lima perseratus). 

 

(4)

Penetapan importir  dan alokasi jumlah chassis bus dan CKD yang diimpor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Menteri Perdagangan berdasarkan rekomendasi dari Menteri Perhubungan.  

 

 

 

Pasal 2

 

Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian keringanan Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

 

 

 

Pasal 3

 

Dalam hal terdapat penyalahgunaan terhadap impor chassis bus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan ini, maka Bea Masuk yang terutang dipungut dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

 

 

Pasal 4

 

Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengatur lebih lanjut pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

 

 

 

Pasal 5

 

Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku selama 12 (duabelas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan. 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Ditetapkan di Jakarta

                                   pada tanggal 10 Maret 2005                                      

                                                                                                                   MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

              

              

 

                                    JUSUF ANWAR