KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
             KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                        NOMOR KEP - 050/KM.17/2000

                        TENTANG 

                PEMBUBARAN DANA PENSIUN BANK DUTA

                       MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.  bahwa Dana Pensiun Bank Duta telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
    KEP-108/KM.17/1996 tanggal 27 Maret 1996;
b.  bahwa PT Bank Duta Tbk., Pendiri Dana Pensiun Bank Duta dengan surat No 014/BD/TP/I/2000 
    tanggal 12 Januari 2000 dan No. 015/TP/BD/I/2000 tanggal 12 Januari 2000 telah mengajukan 
    permohonan pembubaran Dana Pensiun Bank Duta, karena PT Bank Duta Tbk akan dimerger dengan 
    PT Bank Danamon, sehingga PT Bank Duta sebagai Pemberi Kerja tidak akan dapat membayar iuran 
    ke Dana Pensiun;
c.  bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, 
    ditetapkan bahwa Dana Pensiun dapat dibubarkan berdasarkan permintaan Pendiri kepada Menteri 
    Keuangan;
d.  bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, 
    pembubaran Dana Pensiun ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang sekaligus menunjuk 
    likuidator;
e.  bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang 
    Pembubaran Dana Pensiun Bank Duta.

Mengingat :

1.  Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 
    37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
2.  Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara 
    Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);
3.  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi 
    Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia 
    Nomor 23 Tahun 1997;
4.  Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 374/KMK.01/1994 tentang Pelimpahan 
    Wewenang kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas nama
    Menteri     Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan.

                                   MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUBARAN DANA PENSIUN BANK DUTA


                        Pasal 1

Membubarkan Dana Pensiun Bank Duta yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti terhitung 
sejak tanggal 29 Februari 2000.


                        Pasal 2

Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Dana Pensiun Bank Duta dilarang melakukan 
kegiatan sebagai Dana Pensiun.


                        Pasal 3

Dalam rangka penyelesaian hak-hak dan kewajiban Dana Pensiun Bank Duta sehubungan dengan pembubaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditunjuk Likuidator Dana Pensiun Bank Duta dengan susunan sebagai 
berikut :
1.  Wowok Sutarso       :   Sebagai Ketua
2.  Anwar Zawawi        :   Sebagai Wakil Ketua
3.  Sri Indrawati Sukahar   :   Sebagai Anggota
4.  Saukani Hamid       :   Sebagai Anggota
5.  Mustinah Husaeri    :   Sebagai Anggota
6.  Raikaty S. Panyilie :   Sebagai Anggota
7.  Rijanto         :   Sebagai Anggota
8.  Nancy Maharani      :   Sebagai Anggota
9.  Aad Rusyad      :   Sebagai Anggota


                        Pasal 4

Likuidator melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun Bank Duta serta 
mewakilinya di dalam dan di luar pengadilan.


                        Pasal 5

Dengan penunjukan Likuidator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terhitung sejak tanggal keputusan ini 
ditetapkan, tugas-tugas Pengurus Dana Pensiun Bank Duta dilaksanakan sepenuhnya oleh Likuidator, dan 
Pengurus Dana Pensiun Bank Duta dilarang melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun 
Bank Duta.


                        Pasal 6

Likuidator Dana Pensiun Bank Duta mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
1.  Melakukan pencatatan atas segala kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun Bank Duta;
2.  Menentukan dan memberitahukan kepada setiap Peserta Dana Pensiun Bank Duta, Pensiunan dan 
    pihak yang berhak mengenai besarnya hak yang dapat diterima dari Dana Pensiun Bank Duta;
3.  Melaksanakan proses penyelesaian likuidasi setelah rencana kerja dan tata cara penyelesaian 
    likuidasi mendapat persetujuan Menteri Keuangan;
4.  Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian likuidasi kepada Menteri Keuangan;
5.  Mengumumkan hasil pelaksanaan likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia, setelah terlebih 
    dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.


                        Pasal 7

Untuk melaksanakan seluruh tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Likuidator wajib 
menyampaikan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi kepada Menteri Keuangan, selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan ini.


                        Pasal 8

Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurang-kurangnya harus menggambarkan setiap 
kegiatan yang akan dilaksanakan berkenaan dengan tugas dan wewenang Likuidator sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, termasuk jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap 
kegiatan tersebut. 


                        Pasal 9

Biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan pembubaran Dana Pensiun Bank Duta menjadi beban Dana Pensiun 
Bank Duta.


                        Pasal 10

Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Duta mengawasi pelaksanaan proses likuidasi Dana Pensiun Bank Duta.


                        Pasal 11

Tatacara pembagian kekayaan Dana Pensiun Bank Duta serta penyelesaian hak-hak Peserta wajib 
dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja serta Peraturan Dana Pensiun dari 
Dana Pensiun Bank Duta sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
KEP-108/KM.17/1996 tanggal 27 Maret 1996, yang antara lain menetapkan   :
a.  Bagi Peserta yang belum berhak menerima pembayaran manfaat pensiun, haknya dialihkan ke Dana 
    Pensiun Lembaga Keuangan.
b.  Bagi Peserta yang telah berhak menerima pembayaran manfaat pensiun, dimungkinkan untuk 
    memperoleh pembayaran secara sekaligus sebanyak-banyaknya 20% dari seluruh manfaat pensiun 
    dan sisanya dibelikan anuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa yang selanjutnya bertanggung jawab 
    untuk membayar manfaat pensiun bulanan. 
c.  Bagi Peserta yang telah berhak menerima pembayaran manfaat pensiun, pembayaran sekaligus 
    hanya dapat dilakukan apabila jumlah manfaat pensiun perbulan lebih kecil dari Rp 300.00,-.
d.  Bagi Pensiunan, Janda/Duda atau Anak yang telah menerima manfaat pensiun bulanan, hak atas 
    pembayaran manfaat pensiunnya wajib dialihkan dengan membeli anuitas dari perusahaan asuransi 
    jiwa berdasarkan pilihan Pensiunan, Janda/Duda atau Anak, yang selanjutnya bertanggung jawab 
    untuk membayar manfaat pensiun bulanan.


                        Pasal 12

(1) Status badan hukum Dana Pensiun Bank Duta berakhir terhitung sejak tanggal pengumuman 
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 butir 5.
(2) Terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Keputusan Menteri 
    Keuangan Nomor KEP-108/KM.17/1996 tanggal 27 Maret 1996 tentang Pengesahan Peraturan Dana 
    Pensiun dari Dana Pensiun Bank Duta dinyatakan tidak berlaku lagi.


                        Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2000
A.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN

ttd

DARMIN NASUTION
</code>