KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK\\
NOMOR KEP-176/PJ./2000\\
\\
TENTANG\\
\\
JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1)\\
HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH\\
DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR [[view.php?id=c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf|**10 TAHUN 1994**]]\\
\\

\\
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,


 

Menimbang

:

a.

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor [[view.php?id=c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf|**10 TAHUN 1994**]], jenis jasa lain dan besarnya perkiraan penghasilan neto atas penghasilan dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen dan jasa lain selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

 

 

b.

bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=4c56ff4ce4aaf9573aa5dff913df997a|**29 TAHUN 1996**]] tanggal 18 April 1996 telah diatur ketentuan mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan;

 

 

c.

bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=9b8619251a19057cff70779273e95aa6|**73 TAHUN 1996**]] tanggal 20 Desember 1996 telah diatur ketentuan mengenai Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan;

 

 

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan kembali Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor [[view.php?id=c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf|**10 TAHUN 1994**]];

 

 

 

 

 

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah     terakhir dengan Undang-undang Nomor [[view.php?id=c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf|**10 TAHUN 1994**]];

 

 

2.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=4c56ff4ce4aaf9573aa5dff913df997a|**29 TAHUN 1996**]] tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan;

 

 

3.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=9b8619251a19057cff70779273e95aa6|**73 TAHUN 1996**]] tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan;

 

 

 

 

\\
MEMUTUSKAN:\\
 

Menetapkan

:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR [[view.php?id=c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf|**10 TAHUN 1994**]].

 

 

\\
Pasal 1

 

 

Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah :

 

 

a.

sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan/atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=4c56ff4ce4aaf9573aa5dff913df997a|**29 TAHUN 1996**]];

 

 

b.

imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor [[view.php?id=c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf|**10 TAHUN 1994**]], yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 2

 

 

Perkiraan Penghasilan Neto atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan/atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=4c56ff4ce4aaf9573aa5dff913df997a|**29 TAHUN 1996**]], adalah sebagaimana dimaksud pada lampiran I Keputusan ini.

 

 

 

 

 

Pasal 3

 

 

Jenis jasa lain dan Perkiraan Penghasilan Neto atas jasa teknik, jasa manajemen dan jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor [[view.php?id=c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf|**10 TAHUN 1994**]] adalah sebagaimana dimaksud pada lampiran II Keputusan ini.

 

 

 

 

 

Pasal 4

 

 

Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto dalam Keputusan ini adalah jumlah imbalan yang dibayarkan atas pemberian jasa tersebut, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak.

 

 

 

 

 

Pasal 5

 

 

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-128/PJ./1997 tanggal 22 Juli 1997 dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

Pasal 6

 

 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta\\
pada tanggal 26 Juni 2000\\
DIREKTUR JENDERAL\\
\\
ttd\\
\\
MACHFUD SIDIK