KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                               16 Oktober 1995

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR SE - 51/PJ.51/1995

                        TENTANG

               PENGENAAN PPN/PPn BM ATAS KENDARAAN BERMOTOR 
                (PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 10 - 95)

                           DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Bersama ini disampaikan fotokopi Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 272/KMK.04/1995, tanggal 
28 Juni 1995 tentang Macam Dan Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah (Lampiran 1) yang menggantikan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 641/KMK.04/1994,
tanggal 29 Desember 1994.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian Saudara adalah sebagai berikut :
1.  Pokok-pokok perbedaan antara muatan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 272/KMK.04/1995 
    dan muatan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 641/KMK.04/1994 dapat Saudara pelajari dari
    matriks terlampir (Lampiran 2).

2.  Dasar Pengenaan Pajak PPN dan PPn BM atas impor kendaraan jenis sedan oleh bukan ATPM 
    adalah sebagai berikut :
    2.1.    Dalam hal nilai Cost Insurance Freight (CIF) atas impor kendaraan bermotor jenis sedan 
        dalam keadaan lengkap (CBU) yang dilakukan oleh bukan ATPM kurang dari 80% 
        (delapan puluh persen) dari nilai CIF kendaraan bermotor yang sejenis yang diimpor oleh
        ATPM, maka besarnya Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung PPN dan PPn BM atas impor 
        tersebut adalah sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Nilai Impor kendaraan 
        bermotor dimaksud.

    2.2.    Direktur Jenderal Pajak setiap enam bulan sekali akan menetapkan Daftar Patokan Nilai CIF 
        kendaraan bermotor jenis sedan yang dapat digunakan sebagai nilai pembanding bagi
        importir bukan ATPM dalam menghitung PPn BM yang terutang secara definitif sebagaimana 
        dimaksud pada butir 2.1 di atas.

3.  Tata cara pengenaan dan penghitungan PPN dan PPn BM atas impor kendaraan jenis sedan oleh bukan 
    ATPM adalah sebagai berikut :
    3.1.    PPN dan PPn BM atas impor kendaraan bermotor jenis sedan CBU yang diimpor oleh bukan 
        ATPM terutang pada saat impor kendaraan bermotor tersebut.

    3.2.    Importir sebagaimana dimaksud pada butir 3.1 wajib menyetorkan PPN dan PPn BM yang
        terutang atas impor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

        Dalam hal nilai CIF yang dipakai dasar untuk menghitung PPN dan PPn BM yang disetorkan 
        tersebut ternyata nilainya kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai CIF apabila 
        kendaraan bermotor jenis sedan diimpor oleh ATPM, maka sesuai dengan ketentuan pada 
        butir 2.1 di atas, importir diharuskan menyetorkan tambahan PPN dan PPn BM sebelum 
        Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai (PIUD) diterbitkan.

    3.3.    Surat Setoran Pajak (SSP) tambahan PPN dan PPn BM sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2 
        harus telah dilunasi dan telah dilegalisir oleh KPP yang wilayah kerjanya membawahi 
        pelabuhan tempat dimasukkannya kendaraan bermotor jenis sedan CBU tersebut ke dalam 
        Daerah Pabean, sebelum dokumen PIUD disahkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4.  Dasar Pengenaan Pajak PPN dan PPn BM atas penyerahan kendaraan bermotor dalam keadaan CKD 
    oleh ATPM adalah sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Nilai Impor.

5.  Sebagaimana diketahui, atas impor, demikian pula atas penyerahan dalam negeri kendaraan 
    bermotor jenis kombi, minibus, van, pick up, bus, station wagon, sedan, dan jip. yang digunakan untuk 
    kendaraan ambulan, kendaraan tahanan, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan jenazah,atau 
    kendaraan angkutan umum dikecualikan dari pengenaan PPn BM baik berdasarkan Keputusan Menteri 
    Keuangan RI Nomor 641/KMK.04/1994 maupun berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 
    272/KMK.04/1995. Melalui Surat Edaran ini, dengan ini kami perjelas apa yang dimaksud dengan 
    kendaraan angkutan umum, yaitu kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk kegiatan 
    pengangkutan orang dan/atau barang yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran selain 
    dengan cara persewaan baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek, sepanjang menggunakan plat 
    dasar nomor polisi dengan warna kuning.

6.  Atas penyerahan kendaraan bermotor dari ATPM atau Pabrikan kepada Distributor atau Dealer atau
    Agen atau Penyalur kendaraan bermotor, terlebih dahulu dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang 
    Mewah. Namun, untuk mempermudah pengecualiannya, PPn BM tidak perlu dipungut apabila pembeli 
    kendaraan bermotor dimaksud telah dapat menunjukkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPn BM, 
    sebelum kendaraan bermotor dimaksud dibuatkan Faktur Pajak PPN-nya.

7.  Distributor atau Dealer atau Agen atau Penyalur yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor
    jenis van dan pick up untuk angkutan barang dan kendaraan bermotor yang digunakan untuk 
    angkutan umum, wajib menyerahkan Bukti Pungutan PPn BM yang diterbitkan oleh ATPM atas nama 
    pembeli pada saat penyerahan secara fisik kendaraan bermotor dimaksud kepada pembeli guna 
    pengurusan restitusinya.

8.  KPP yang memproses permohonan restitusi harus melakukan konfirmasi Faktur Pajak ke KPP di
    tempat ATPM dikukuhkan sebagai PKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9.  Mengingat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 272/KMK.04/1995 berlaku sejak tanggal 28 Juni 
    1995, maka mengenai ketentuan peralihannya dapat digunakan pola ketentuan peralihan yang 
    mengatur peralihan dari Undang-undang PPN lama ke Undang-undang PPN baru sebagaimana 
    ditetapkan dalam Surat Edaran SERI PPN 1-95 dengan cara sebagai berikut :
    a.  Titik tolak waktu yang dalam SERI PPN 1-95 tertera tanggal 1 Januari 1995 diubah menjadi
        tanggal 28 Juni 1995.

    b.  Peristiwa-peristiwa yang berubah perlakuan perpajakannya setelah diberlakukannya Undang-
        undang PPN yang baru, diganti dengan peristiwa-peristiwa pada Keputusan Menteri Keuangan 
        RI Nomor : 641/KMK.04/1994 yang berubah perlakuan perpajakannya setelah diterbitkannya 
        Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 272/KMK.04/1995, yaitu :
        1.  impor sedan CBU oleh ATPM :
            semula terutang PPn BM menjadi tidak terutang PPn BM;
        2.  penyerahan sedan CBU asal impor oleh ATPM :  
            semula tidak terutang PPn BM menjadi terutang PPn BM;
        3.  penyerahan semua jenis kendaraan bermotor dalam keadaan CKD oleh ATPM :
            semula tidak terutang PPn BM menjadi terutang PPn BM.

    c.  Dasar Pengenaan Pajak PPN dan PPn BM atas impor sedan CBU oleh bukan ATPM semula 
        tidak dideemed menjadi dideemed dengan ketentuan bahwa :
        1.  untuk pembuatan PIUD sebelum tanggal 28 Juni 1995, tetap menggunakan Dasar 
            Pengenaan Pajak yang lama (tidak menggunakan deemed);
        2.  untuk pembuatan PIUD pada atau setelah tanggal 28 Juni 1995, menggunakan Dasar 
            Pengenaan Pajak yang baru (menggunakan deemed);

    d.  Hal-hal yang tidak ada relevansinya dengan perubahan Keputusan Menteri Keuangan RI 
        Nomor 641/KMK.04/1994 menjadi Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 272/KMK.04/1995 
        dikesampingkan.

10. Untuk mempermudah penggunaan Surat Edaran ini, dianjurkan agar pengarsipan Surat Edaran ini 
    disatukan dengan Surat Edaran Nomor : SE-11/PJ.51/1995 (SERI PPN 10 - 95).

Demikian untuk diketahui, dilaksanakan dan disebarluaskan di wilayah kerja masing-masing.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

FUAD BAWAZIER
</code>