KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
             KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                    NOMOR 504/KMK.01/2000

                        TENTANG 

          PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 334/KMK.01/2000 
         TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.  bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
    333/KMK.01/2000 tentang Pengurusan Piutang Negara, dipandang perlu mengadakan perubahan 
    beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.01/2000 tentang Pedoman 
    dan Tata Cara Pemeriksaan Di bidang Pengurusan Piutang Negara,
b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan 
    Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
    334/KMK.01/2000 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pengurusan Piutang 
    Negara;

Mengingat :

1.  Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblads Tahun 1847 Nomor 23);
2.  Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara 
    Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
    2104);
3.  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana 
    telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
5   Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan 
    Piutang Negara;
6.  Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara;
7.  Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;
8.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 940/KMK.01/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
    Urusan Piutang dan Lelang Negara sebagaimana diubah dan ditambah dengan Keputusan Menteri 
    Keuangan Nomor 2/KMK.01/1997;
9.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 376/KMK.09/1995 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Kekayaan 
    Milik Penanggung Hutang/Penjamin Hutang yang tersimpan pada bank oleh Panitia Urusan Piutang 
    Negara/Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 381/KMK.09/1998 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KMK.01/2000 tentang Pengurusan Piutang Negara;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.01/2000 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan 
    Di Bidang Pengurusan Piutang Negara;

                          MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 
334/KMK.01/2000 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PENGURUSAN PIUTANG 
NEGARA.


                        Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.01/2000 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pengurusan Piutang Negara diubah sebagai berikut :

1.  Ketentuan Pasal 12 huruf b dan huruf c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai 
    berikut :

                        "Pasal 12

    Sebelum Pemeriksaan Piutang Negara dilaksanakan, Pemeriksaan melakukan langkah-langkah 
    persiapan sebagai berikut :
    a.  dalam hal Pemeriksaan dilakukan oleh kantor pelayanan, Kepala Sub Seksi Penataan Barang 
        jaminan (PBJ)/Kepala Seksi PBJ, Kepala Sub Seksi Piutang Perbankan/Kepala Seksi Piutang 
        Perbankan, Kepala Sub Seksi Piutang Non Perbankan/Kepala Seksi Piutang Non Perbankan 
        mengumpulkan data dan informasi dari berbagai pihak baik melalui media cetak, media 
        elektronik maupun sumber lain yang dapat dipercaya terhadap diri, usaha, harta kekayaan, 
        kemampuan dari Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang termasuk ahli waris;
    b.  apabila data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam butir a telah diterima dan setelah 
        diteliti kebenarannya dengan BKPN yang bersangkutan, maka Kepala Kantor Pelayanan 
        menugaskan Kepala Sub Seksi PBJ/Kepala Seksi PBJ, untuk menunjuk Pemeriksa 
        melakukan Pemeriksaan atas diri, usaha, harta kekayaan, kemampuan dari Penanggung 
        Hutang dan atau Penjamin Hutang termasuk ahli waris dengan menggunakan formulir 
        sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I ;
    c.  kepala Sub Seksi PBJ/ Kepala Seksi PBJ membuat konsep surat tugas disertai program 
        pemeriksaan dan paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja menyampaikan kepada 
        kepala kantor pelayanan untuk ditandatangani dengan menggunakan formulir sebagaimana 
        ditetapkan dalam Lampiran IV dan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII."


2.  Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai 
    berikut :

                        "Pasal 13

    (1) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan kantor wilayah, kepala kantor wilayah setelah menerima 
        informasi dan mengkonfirmasikan dengan kepala kantor pelayanan memerintahkan kepala 
        bidang piutang negara untuk melakukan Pemeriksaan atas diri, usaha, harta kekayaan, 
        kemampuan dari Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang termasuk ahli waris dengan 
        menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II.
    (2) Kepala Bidang Piutang Negara membuat konsep surat tugas disertai program pemeriksaan 
        dan paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja menyampaikan kepada kepala kantor 
        wilayah untuk ditandatangani dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam 
        Lampiran V dan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII."


3.  Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai 
    berikut :

                        "Pasal 14
    
    (1) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan oleh kantor pusat, Kepala Badan setelah menerima 
        informasi dan mengkonfirmasikan dengan kepala kantor wilayah dan atau kepala kantor 
        pelayanan memerintahkan Kepala Biro Piutang Negara Perbankan (PNP)/Kepala Biro Piutang 
        Negara Non Perbankan (PNNP) untuk melakukan Pemeriksaan atas diri, usaha, harta 
        kekayaan, kemampuan dari Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang termasuk ahli 
        waris dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III.
    (2) Kepala Biro PNP/Kepala Biro PNNP membuat konsep surat tugas disertai program 
        pemeriksaan dan paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja menyampaikan kepada 
        Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk untuk ditandatangani dengan menggunakan 
        formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI dan formulir sebagaimana ditetapkan 
        dalam Lampiran IX."


4.  Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

                        "Pasal 22

    Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001."


                        Pasal II

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 2000
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO
</code>