KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/500200/admin/user_images/images/LOGO-djp.png}}

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

|Yth.|1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP;\\ 2. Para Kepala KPP Pratama;\\ di seluruh Indonesia|

SURAT EDARAN\\
NOMOR SE-93/PJ/2011

TENTANG

PETUNJUK MENGENAI TATA CARA PENYESUAIAN BESARNYA\\
NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK\\
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

\\
            Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=907ee68e550f498a93ec82d228135c00|**67/PMK.03/2011**]] tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

  - Dalam menetapkan besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (NJOPTKP PBB) untuk masing-masing kabupaten/kota, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak agar memperhatikan surat rekomendasi Gubernur/Bupati/ Walikota dan surat Kepala KPP Pratama, setempat.
  - Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan mengenai penetapan besarnya NJOPTKP PBB untuk kabupaten/kota tersebut agar ditetapkan sebelum tanggal 1 Januari Tahun Pajak yang bersangkutan.
  - Kepala KPP Pratama setempat agar segera berkoordinasi dengan Gubernur/Bupati/Walikota setempat sebelum menyampaikan usulan mengenai besarnya NJOPTKP PBB kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
  - Apabila dalam hal satu kabupaten/kota terdapat beberapa KPP Pratama:

  - Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, Kepala Kantor VVilayah Direktorat Jenderal Pajak agar menunjuk salah satu KPP Pratama di wilavahnya untuk berkoordinasi dengan Gubernur/Bupati/Walikota setempat mengenai besarnya NJOPTKP PBB.
  - Seluruh Kepala KPP Pratama tetap menyampaikan usulan mengenai besarnya NJOPTKP kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

<HTML><ol start="5"></HTML>
<HTML><li></HTML>Kepala KPP Pratama sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan Kepala KPP Pratama yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama agar menyampaikan rekomendasi Gubernur/Bupati/Walikota dimaksud kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, untuk segera ditindaklanjuti.<HTML></li></HTML><HTML></ol></HTML>

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

{{/500200/admin/user_images/images/ttd%20SE_93_PJ_2011.bmp}}

\\
 

| |Tembusan\\ \\ 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak\\ 2. Para Direktur, Tenaga Pengkaji, dan Kepala Pusat di Lingkungan Kantor Pusat DJP|