KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
\\

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%_

                                                                                                                              15 Desember 2005

 

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK\\
NOMOR S - 1055/PJ.332/2005

TENTANG

 

PERMOHONAN PENEGASAN TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN\\
INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,


Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 30 September 2005 perihal pada pokok di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

 

I

Dalam surat tersebut antara lain dikemukakan mengenai:

 

1.

Wajib Pajak dikenakan SKPKB PPN berdasarkan hasil temuan BPK untuk tahun pajak 2001 yang diterbitkan pada tahun 2004. SKPKB tersebut diterbitkan karena Wajib Pajak tidak merespon surat pertanggungjawaban Pajak Keluaran yang telah dipungutnya sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Surat pertanggungjawaban Pajak Keluaran dikirimkan sehubungan dengan adanya permintaan klarifikasi Pajak Masukan dari KPP di mana pembeli  terdaftar.

 

2.

Atas himbauan yang tidak direspon tersebut Seksi PPN dan PTLL kemudian menerbitkan SKPKB, tanpa melalui mekanisme pemeriksaan pajak terlebih dahulu. Penerbitan SKPKB hanya dijelaskan dalam sebuah uraian singkat perhitungan SKPKB tersebut tanpa adanya laporan pemeriksaan pajak (LPP) dan Kertas Kerja Pemeriksaan. Dasar hukum yang digunakan adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. [[view.php?id=da11e8cd1811acb79ccf0fd62cd58f86|**KEP-754/PJ./2001**]] tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistim Informasi Perpajakan (angka 1.4.2.1).

 

3.

Atas SKPKB PPN tersebut Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan kepada Kepala KPP Semarang Selatan dan permohonan tersebut dikabulkan dengan pertimbangan bahwa penerbitan SKPKB PPN tidak memenuhi ketentuan formal, yaitu penerbitan SKPKB PPN tidak melalui pemeriksaan lebih dahulu.

 

4.

Diterimanya permohonan keberatan Wajib Pajak mengacu kepada ketentuan sebagai berikut:

 

 

a.

Pasal 13 ayat (1) UU KUP beserta penjelasannya.

 

 

b.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-01/PJ.7/2003 tanggal 1 April 2003 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak (Seri Pemeriksaan 01-03) angka V.

 

5.

Menurut Inspektur Jenderal Departemen Keuangan, melalui suratnya Nomor : XXX tanggal     7 September 2005 tentang Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektur Jenderal Departemen Keuangan dinyatakan bahwa penerbitan SKPKB PPN tahun 2001 dimaksud telah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : [[view.php?id=da11e8cd1811acb79ccf0fd62cd58f86|**KEP-754/PJ./2001**]] tanggal 26 Desember 2001.

 

 

 

 

 

II.

Dasar Hukum

 

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : [[view.php?id=8d8818c8e140c64c743113f563cf750f|**SE-01/PJ.32/2003**]] tanggal 8 Januari 2003 tentang  Penanganan Surat-Surat Wajib Pajak.

 

 

Pasal 1 :

 

 

Surat-surat Wajib Pajak yang permasalahannya bersifat operasional yang ketentuannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan agar dijawab oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar atau oleh Kepala Kantor wilayah atasannya. Oleh karena itu surat-surat Wajib Pajak yang permasalahannya bersifat operasional yang ditujukan ke Kantor Pusat Direktorat  Jenderal Pajak agar segera diteruskan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar atau Kepala Kantor Wilayah atasannya untuk ditindaklanjuti dengan tembusan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.   

 

 

 

 

 

III.

Berdasarkan ketentuan pada angka Romawi II di atas dengan ini diberitahukan bahwa :

 

1.

Permasalahan dalam surat tersebut bersifat operasional sehingga sesuai dengan ketentuan[[view.php?id=8d8818c8e140c64c743113f563cf750f|**SE-01/PJ.32/2003**]] tanggal 8 Januari 2003 surat tersebut kami teruskan kepada Saudara.

 

2.

Diharapkan surat Wajib Pajak tersebut dapat segera ditindaklanjuti sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

 

 

 

 

 

Demikian untuk dimaklumi.

 

 

 

                                                                                               DIREKTUR,

 

                                                                                                           ttd.

 

                                                                                              HERRY SUMARDJITO\\
                                                                                              NIP 060061993