KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                16 Agustus 1994

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 1949/PJ.52/1994

                            TENTANG

                      PENGKREDITAN PPN MASUKAN

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX  tanggal 10 Agustus 1994 perihal tersebut pada pokok surat, 
dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut :

1.  Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96 TAHUN 1993 jis Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
    854/KMK.01/1993 tanggal 23 Oktober 1993 tentang Tatalaksana Pabean Mengenai Pemasukan dan 
    Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Berikat (Bonded Zone), dan Surat Edaran Direktur Jenderal 
    Pajak Nomor SE-39/PJ.52/1993 tanggal 20 Desember 1993, atas penyerahan Barang Kena Pajak oleh 
    PKP dari daerah pabean Indonesia lainnya kepada PKP di Kawasan Berikat atau EPTE untuk diolah 
    lebih lanjut, PPN dan PPn BM yang terutang tidak dipungut.

2.  Dalam surat Direktur Jenderal Pajak kepada Saudara Nomor S-1119/PJ.52/1994 tanggal 5 Mei 1994 
    dinyatakan bahwa atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut, 
    Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan.

3.  Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 296/KMK.04/1994 tanggal 27 Juni 1994 
    yang di dalam penjelasannya menyatakan bahwa Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan 
    Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya PPN terutang tidak dipungut, dapat dikreditkan, maka 
    ketentuan semula seperti penegasan dalam surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1119/PJ.52/1994 
    tanggal 5 Mei 1994 yang menyatakan tidak dapat dikreditkan menjadi berubah yaitu dapat 
    dikreditkan.Perubahan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
    296/KMK.04/1994 yaitu sejak tanggal 27 Juni 1994.

4.  Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, sepanjang menyangkut penyerahan BKP kepada PKP 
    di Kawasan Berikat/PKP EPTE sebelum tanggal 27 Juni 1994, yang berlaku adalah ketentuan surat 
    Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1119/PJ.52/1994 tanggal 5 Mei 1994, sedangkan sejak tanggal 
    27 Juni 1994 berlaku ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 296/KMK.04/1994.

Demikian untuk dimaklumi.




A.N DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd

SUNARIA TADJUDIN
</code>