KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
             KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                          NOMOR 650/KMK.04/1994

                        TENTANG 

PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI 
            YANG SAHAMNYA TIDAK DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK 

                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.  bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 sebagaimana telah 
    diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994, Menteri Keuangan berwenang 
    menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada 
    badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek;
b.  bahwa penangguhan pembagian laba atas penyertaan pada badan usaha di luar negeri untuk waktu 
    yang tidak terbatas dapat dipakai untuk menghindari pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak 
    Penghasilan;
c.  bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk mencegah penghindaran pemenuhan 
    kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan, dipandang perlu untuk menetapkan saat diperolehnya 
    dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang 
    sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

1.  Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
    Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah 
    dengan Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 
    1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, 
    Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
2.  Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 
    50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
    Nomor 7 TAHUN 1991 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak 
    Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459) dan 
    dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 
    Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 
    Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3567);
3.  Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

                        MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN 
ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI YANG SAHAMNYA TIDAK DIPERDAGANGKAN 
DI BURSA EFEK 


                        Pasal 1

(1) Untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan, saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam
    negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan
    di bursa efek, ditetapkan pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban
    penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan usaha di luar negeri tersebut 
    untuk tahun pajak yang bersangkutan.

(2) Apabila tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak 
    penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak ada kewajiban penyampaian surat
    pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, saat diperolehnya dividen ditetapkan pada bulan ketujuh
    setelah tahun pajak berakhir.


                        Pasal 2

Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Wajib Pajak yang :
a.  memiliki sekurang-kurangnya 50% (limapuluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada badan
    usaha di luar negeri; atau
b.  secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki sekurang-kurangnya 50%
    (limapuluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri.


                        Pasal 3

Badan usaha di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 adalah badan usaha yang 
bertempat kedudukan di negara atau tempat seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini.


                        Pasal 4

(1) Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menghitung dividen yang
    menjadi haknya terhadap laba setelah pajak sebanding dengan penyertaannya pada badan usaha di 
    luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam negeri dalam 
    Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak saat dividen tersebut dianggap 
    diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

(3) Apabila kemudian terjadi pembagian dividen dalam jumlah yang melebihi dividen sebagaimana 
    dimaksud pada ayat (1), maka kelebihan jumlah tersebut wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan 
    Tahunan Pajak Penghasilan pada tahun pajak dibagikannya dividen tersebut.


                         Pasal 5

(1) Penghitungan dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dilakukan apabila sebelum jangka 
    waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, badan usaha di luar negeri dimaksud sudah membagikan 
    dividen yang menjadi hak Wajib Pajak.

(2) Apabila kemudian terjadi pembagian dividen selain dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
    maka dividen tersebut wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pada 
    tahun pajak dibagikannya dividen tersebut.
    
        
                        Pasal 6

(1) Pajak atas dividen yang telah dibayar atau dipotong di luar negeri dapat dikreditkan untuk keperluan
    penghitungan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 7 Tahun 
    1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994.

(2) Dalam hal terjadi pembagian dividen yang saat perolehannya telah ditetapkan sesuai dengan 
    ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pajak yang dibayar atau dipotong di luar negeri 
    atas dividen tersebut dikreditkan pada tahun pajak dibayar atau dipotongnya pajak tersebut sesuai 
    dengan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 sebagaimana telah diubah terakhir 
    dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994.


                        Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.


                        Pasal 8

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam 
Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 1994
MENTERI KEUANGAN,

ttd

MAR'IE MUHAMMAD
</code>