KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42\\
Jakarta 12190\\
Kotak Pos 124\\
 

Telepon       : (021) 5250208, 5251609,\\
                         5262880\\
Faksimili     : (021) 5262420\\
Homepage : http:%%//%%www.pajak.go.id


----

Yth.

1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP;\\
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;\\
3. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;\\
4. Para Kepala Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan;\\
     di seluruh Indonesia

 

 

 

 

 

SURAT EDARAN

NOMOR : SE-07/PJ.52/2006

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR [[view.php?id=96bea0e5355eadb91d7fb6f11f60fb85|**61/PMK.03/2005**]] TENTANG\\
PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DALAM RANGKA PROYEK\\
PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN

 

 

 

 

 

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=96bea0e5355eadb91d7fb6f11f60fb85|**61/PMK.03/2005**]] tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan Dalam Rangka Proyek Pengembangan Pulau Bintan dan Pulau Karimun, hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut :

1.

Atas impor BKP maupun pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP yang berasal dari luar Pabean Indonesia serta perolehan dalam negeri BKP atau JKP oleh Pengusaha di Pulau Bintan dan Pulau Karimun yang melakukan Proyek kerjasama ekonomi antara Republik Indonesia dan Republik Singapura sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=96bea0e5355eadb91d7fb6f11f60fb85|**61/PMK.03/2005**]], diberikan penjelasan Bea Masuk, dan tidak dipungut PPN dan PPn BM, dan Pajak Penghasilan Pasal 22.

2.

Mengingat Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan pada tanggal 21 Juli 2005 namun berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2004, maka kelebihan dalam pelaksanaannya telah terjadi pemungutan PPN dan/atau PPn BM sebelum tanggal 21 Juli 2005, PPN dan PPn BM yang telah dipungut tersebut dapat dimintakan pengembalian.

3.

Pengusaha yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada butir I dapat meminta kembali pembayaran PPN dan/atau PPn BM yang seharusnya tidak dipungut dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada KPP tempat Pengusaha terdaftar, dengan mencantumkan :

 

-

alasan meminta kembali pembayaran pajak;

 

-

jumlah yang diminta pengembaliannya per Masa Pajak, dalam hal PPN dan/atau PPn BM yang diminta pengembaliannya meliputi lebih dari 1 (satu) Masa Pajak;

 

-

perincian dari PPN yang telah telanjur dipungut dan akan diminta pengembaliannya per Masa Pajak, dalam hal PPN dan/atau PPn BM yang diminta pengembaliannya meliputi lebih dari 1 (satu) Masa Pajak; dan

 

-

hutang-hutang pajak lainnya.

4.

Permohonan tersebut dilampiri dengan bukti-bukti pembayaran atau pemotongan atau pemungutan asli dari PPN dan/atau PPn BM yang diminta kembali pembayarannya dan data lainnya yang diperlukan.

5.

Prosedur yang dilakukan oleh KPP tempat PKP yang melakukan permohonan, dikukuhkan, adalah sebagai berikut :

 

a.

KPP melakukan penelitian terhadap permohonan yang diajukan.

 

b.

Permohonan tersebut dapat disetujui, apabila setelah dilakukan penelitian memenuhi persyaratan sebagai berikut :

 

 

-

memang terdapat pembayaran PPN dan/atau PPn BM yang seharusnya tidak dipungut;

 

 

-

PPN dan/atau PPn BM yang terlanjur dipungut tersebut belum dikreditkan atau belum dibebankan sebagai biaya; dan

 

 

-

PPN dan/atau PPn BM yang telah dipungut, telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN dan disetorkan ke Kas Negara oleh PKP Penjual.

 

c.

Dalam melakukan penelitian, KPP melakukan konfirmasi terhadap Faktur Pajak yang dimintakan pengembaliannya.

 

d.

Berdasarkan hasil penelitian, dibuatkan Nota Penghitungan Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang.

 

e.

Atas permohonan pengembalian pajak yang disetujui (baik sebagian atau sepenuhnya), dibuatkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

 

f.

SKPLB dikeluarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah semua data yang diperlukan lengkap untuk pengembalian PPN dan/atau PPn BM yang meliputi 1 (satu) Masa Pajak, atau 3 (tiga) bulan setelah semua data yang diperlukan lengkap untuk pengembalian PPN dan/atau PPn BM yang meliputi lebih dari 1 (satu) Masa Pajak.

 

g.

Pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak, baik di pusat maupun cabang-cabangnya.

 

h.

Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dan Surat Perintah Membayar Kembali Kelebihan Pajak (SPMKP), dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=52ff52aa56d10a1287274ecf02dccb5f|**05/PMK.03/2005**]] tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak.

 

i.

Dalam hal telah dilakukan pemeriksaan dan diterbitkannya surat ketetapan pajak (skp), maka skp tersebut harus disesuaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan persyaratan pada butir 5 huruf b.

 

 

 

 

 

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di    : Jakarta\\
Pada tanggal    : 4 Mei 2006\\
Direktur Jenderal,\\
\\
ttd.\\
\\
Darmin Nasution\\
NIP 130605098

Tembusan:\\
1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;\\
2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;\\
3. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;\\
4. Kepala Biro Humas Departemen Keuangan;\\
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;\\
6. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.