KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
            PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                    NOMOR 105/PMK.04/2007

                        TENTANG

            PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BIBIT DAN BENIH
             UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
                      PERTANIAN, PETERNAKAN, ATAU PERIKANAN

                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 10 TAHUN 1995 
tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2006, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Impor Bibit dan Benih untuk 
Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan, Atau Perikanan;

Mengingat :

1.  Undang-Undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana 
    telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2.  Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;


                           MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BIBIT DAN BENIH UNTUK 
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTANIAN, PETERNAKAN, ATAU PERIKANAN.


                        Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1.  Bibit dan benih adalah segala jenis tumbuh-tumbuhan atau hewan yang diimpor dengan tujuan benar-
    benar untuk dikembangbiakkan lebih lanjut dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri 
    di bidang pertanian, peternakan atau perikanan termasuk juga dibidang perkebunan dan kehutanan 
    yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait.
2.  Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
3.  Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
4.  Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.


                        Pasal 2

(1) Impor bibit dan benih dapat diberikan pembebasan bea masuk.
(2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Orang yang melakukan 
    pengembangbiakkan dalam rangka pengembangan bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, 
    peternakan, atau perikanan.


                        Pasal 3 

Impor bibit dan benih untuk kepentingan penelitian hanya dapat diberikan pembebasan bea masuk apabila 
dilakukan oleh lembaga penelitian atau lembaga lain yang telah memperoleh rekomendasi dari instansi teknis 
terkait.


                        Pasal 4

(1) Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor bibit dan benih, importir sebagaimana 
    dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur 
    Jenderal.
(2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri 
    memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pembebasan bea masuk.
(3)     Dalam hal permohonan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, 
    Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan pembebasan bea masuk dengan merinci 
    jumlah, jenis dan perkiraan nilai pabean dari bibit dan benih yang diberikan pembebasan bea masuk, 
    serta penunjukan pelabuhan tempat pembongkaran.
(4)     Dalam hal permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal 
    atas nama Menteri membuat surat pemberitahuan penolakan permohonan kepada importir dengan 
    menyebutkan alasan penolakan.


                        Pasal 5

(1) Permohonan yang diajukan oleh importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilampiri :
    1.  akta pendirian perusahaan dan Surat Izin Usaha dari instansi terkait;
    2.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan Sebagai Pengusaha Kena Pajak;
    3.  penetapan barang impor sebagai bibit dan benih dan/atau rekomendasi dari instansi teknis 
        terkait;
    4.  sertifikat kesehatan tumbuhan atau hewan dari negara asal; dan
    5.  rincian jumlah, jenis dan perkiraan nilai pabean bibit dan benih yang akan diimpor serta 
        pelabuhan tempat pembongkaran.
(2) Permohonan yang diajukan oleh lembaga penelitian atau lembaga lain yang memperoleh rekomendasi 
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dilampiri :
    1.  penetapan barang impor sebagai bibit dan benih dan/atau rekomendasi dari instansi teknis 
        terkait;
    2.  sertifikat kesehatan tumbuhan dan hewan dari negara asal; dan
    3.  rincian jumlah, jenis dan perkiraan nilai pabean bibit dan benih yang akan diimpor serta 
        pelabuhan tempat pembongkaran.


                        Pasal 6

Atas pemberian pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), apabila pada saat 
pengimporan barang yang diimpor oleh importir atau lembaga penelitian atau lembaga lain yang telah 
memperoleh rekomendasi dari instansi teknis terkait, tidak sesuai dengan jumlah, jenis, dan/atau spesifikasi 
barang yang tercantum dalam keputusan pembebasan bea masuk, maka atas perbedaannya dipungut bea 
masuk.


                        Pasal 7

Dalam hal impor bibit dan benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak sesuai dengan tujuan 
pembebasan bea masuk, importir atau lembaga penelitian atau lembaga lain yang telah memperoleh 
rekomendasi dari instansi teknis terkait, wajib membayar bea masuk dan dikenai sanksi administrasi sesuai 
ketentuan yang berlaku.


                        Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
135/KMK.05/2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


                        Pasal 9

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2007
MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI
</code>