KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK\\
NOMOR KEP-133 /PJ/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-\\
161/PJ/2012 TENTANG PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG\\
MENGADMINISTRASIKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR\\
PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI DAN\\
PANAS BUMI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

 

 

 

 

Menimbang

:

bahwa sehubungan dengan terdapatnya beberapa kekeliruan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=7b6973d6fcab6b7bce360dc3a87a1293|**KEP-161/PJ/2012**]] Tentang Penunjukan Kantor Pelayanan Pajak yang Mengadministrasikan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi dan Panas Bumi, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=7b6973d6fcab6b7bce360dc3a87a1293|**KEP-161/PJ/2012**]] Tentang Penunjukan Kantor Pelayanan Pajak yang Mengadministrasikan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi dan Panas Bumi;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39|**12 TAHUN 1985**]] tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23|**12 TAHUN 1994**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

 

 

2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor [[view.php?id=48090e338b20a9d004c2ef18a335f3cf|**79 TAHUN 2010**]] tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

 

 

3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=2fe37bd25993870f5a38563dd25b1d05|**15/PMK.03/2012**]] tentang Penatausahaan dan Pemindahbukuan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi;

 

 

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=5554fc79d03d035fff0a7be9998332d2|**29/PMK.01/2012**]] tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=efe7beaa44d6e14c30432d43b2522ba2|**62/PMK.01/2009**]] tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;

 

 

5.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=7b6973d6fcab6b7bce360dc3a87a1293|**KEP-161/PJ/2012**]] Tentang Penunjukan Kantor Pelayanan Pajak yang Mengadministrasikan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi dan Panas Bumi;

 

 

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS [[view.php?id=7b6973d6fcab6b7bce360dc3a87a1293|**KEP-161/PJ/2012**]] TENTANG PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG MENGADMINISTRASIKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI DAN PANAS BUMI.

 

 

 

Pasal I

 

 

Mengubah Daftar KPP Pratama yang Mengadministrasikan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi Dan Panas Bumi sebagaimana dalam Lampiran I dan II Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=7b6973d6fcab6b7bce360dc3a87a1293|**KEP-161/PJ/2012**]] tentang Penunjukan Kantor Pelayanan Pajak yang Mengadministrasikan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi dan Panas Bumi, sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

 

 

 

 

Pasal II

 

 

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

 

 

1.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;

 

 

2.

Para Direktur, Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, dan Para Tenaga Pengkaji;

 

 

3.

Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta\\
pada tanggal 25 MARET 2013\\
\\
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,\\
\\
ttd.\\
\\
A. FUAD RAHMANY\\
NIP 195411111981121001