KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                   PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
                     NOMOR 20 TAHUN 1997

                        TENTANG

                        RETRIBUSI DAERAH

                       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang   :

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 18 ayat (3), Pasal 22, Pasal 25 ayat (6) dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 
18 TAHUN 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu pengaturan lebih lanjut mengenai 
Retribusi Daerah dalam Peraturan Pemerintah;

Mengingat   :

1.  Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang  Dasar 1945;
2.      Undang-undang Nomor 18 TAHUN 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
    tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685;

                                MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH


                        BAB I
                        KETENTUAN UMUM

                        Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1.  Retribusi adalah Retribusi Daerah menurut Undang-undang Nomor 18 TAHUN 1997 tentang Pajak 
    Daerah dan Retribusi Daerah;
2.  Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa 
    Usaha , dan  Retribusi Perizinan tertentu;
3.  Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 
    Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi
    atau badan;
4.  Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 
    menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
5.  Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka 
    pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 
    pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, 
    barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 
    kelestarian lingkungan.


                        BAB II
                    RETRIBUSI JASA UMUM

                        Pasal 2

(1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah 
    untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 
    badan.

(2) Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah :
    a.  Retribusi Pelayanan Kesehatan;
    b.  Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
    c.  Retribusi Penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
    d.  Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
    e.  Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
    f.  Retribusi Pasar;
    g.  Retribusi Air Bersih;
    h.  Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
    i.  Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
    j.  Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
    k.  Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

(3) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati 
    pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang ruang lingkup masing-masing jenis Retribusi Jasa Umum secara rinci 
    dan jenis-jenis Retribusi Jasa Umum untuk Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ditetapkan dengan 
    Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.


                        BAB III
                    RETRIBUSI JASA USAHA

                        Pasal 3

(1) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 
    menganut prinsip komersial karena pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh swasta.

(2) Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah :
    a.  Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
    b.  Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;
    c.  Retribusi Terminal;
    d.  Retribusi Tempat Khusus Parkir;
    e.  Retribusi Tempat Penitipan Anak;
    f.  Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
    g.  Retribusi Penyedotan Kakus;
    h.  Retribusi Rumah Potong Hewan;
    i.  Retribusi Tempat Pendaratan Kapal;
    j.  Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
    k.  Retribusi Penyeberangan di Atas Air;
    l.  Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
    m.  Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

(3) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati 
    pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.


(4) Ketentuan lebih lanjut tentang ruang lingkup masing-masing jenis Retribusi Jasa Usaha secara rinci 
    dan jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha untuk Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ditetapkan dengan 
    Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.


                        BAB IV
                      RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

                        Pasal 4

(1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka 
    pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 
    pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, 
    barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 
    kelestarian lingkungan.

(2) Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah :
    a.  Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
    b.  Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
    c.  Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
    d.  Retribusi Izin Gangguan;
    e.  Retribusi Izin Trayek;
    f.  Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.

(3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang diberikan izin yang 
    bersangkutan.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang ruang lingkup masing-masing jenis Retribusi Perizinan Tertentu secara 
    rinci dan jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu untuk Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II 
    ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.


                        BAB V
            PENGHITUNGAN DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

                        Pasal 5

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan 
tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.


                        Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan 
memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.


                        Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk 
memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta 
sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.


                        Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup 
sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.


                        Pasal 9

Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.


                        Pasal 10

Tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman kepada 
Keputusan Menteri Dalam Negeri.


                        BAB VI
        TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

                        Pasal 11

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah 
    kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah 
    Tingkat I yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang 
    Retribusi Daerah Tingkat II yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Daerah.


                        BAB VII
                PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI

                        Pasal 12

Peraturan Daerah Tingkat I tentang Retribsi Daerah Tingkat I dan Peraturan Daerah Tingkat II tentang 
Retribusi Daerah Tingkat II disahkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan Menteri 
Keuangan.


                        Pasal 13

(1) Peraturan Daerah Tingkat I tentang Retribusi Daerah Tingkat I disampaikan kepada Menteri Dalam 
    Negeri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan.

(2) Peraturan Daerah Tingkat II tentang Retribusi Daerah Tingkat II disampaikan kepada Menteri Dalam 
    Negeri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

(3) Menteri Keuangan memberikan pertimbangan secepatnya kepada Menteri Dalam Negeri atas 
    Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Pengesahan, penolakan untuk pengesahan, atau permintaan untuk penyempurnaan terlebih dahulu 
    Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 
    paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah dimaksud.

(5) Jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperpanjang 3 (tiga) 
    bulan lagi, dengan memberitahukan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan sebelum jangka 
    waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir.

(6) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana 
    dimaksud pada ayat (4) atau jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah 
    lewat, Menteri Dalam Negeri tidak mengambil keputusan, Peraturan Daerah tersebut dianggap telah 
    disahkan, berlaku, dan dapat dilaksanakan.


                        Pasal 14

Peraturan Daerah yang telah mendapatkan pengesahan diundangkan dalam Lembaran Daerah yang 
bersangkutan.


                        Pasal 15

(1) Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan dapat membatalkan atau meminta 
    untuk menyempurnakan Peraturan Daerah yang telah atau dianggap telah disahkan apabila Peraturan 
    Daerah tersebut di kemudian hari ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
    lebih tinggi.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan-alasannya diberitahukan kepada 
    Kepala Daerah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sesudah 
    tanggal keputusan.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia 
    dan dalam Lembaran Daerah.


                        Pasal 16

(1) Dalam hal tidak tercapai persesuaian pendapat antara Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Keuangan 
    mengenai pengesahan, penolakan untuk pengesahan, atau permintaan untuk penyempurnaan 
    Peraturan Daerah tentang Retribusi, Menteri Dalam Negeri dan atau Menteri Keuangan dapat 
    menyampaikan hal tersebut kepada Presiden.

(2) Terhadap ketidaksesuaian pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden mengambil 
    keputusan dan memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengesahkan atau tidak 
    mengesahkan Peraturan Daerah tentang Retribusi.


                        Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengesahan Peraturan Daerah tentang 
Retribusi diatur oleh Menteri Dalam Negeri.


                        BAB VIII
                     KETENTUAN PERALIHAN

                        Pasal 18

(1) Peraturan Daerah tentang retribusi yang telah ada yang terkait dengan retribusi sebagaimana diatur 
    dalam Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku sebelum dilakukan penyesuaian menurut 
    Peraturan Pemerintah ini.

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan Retribusi Perizinan 
    Tertentu dinyatakan berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 18 
    Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan Retribusi Jasa Umum 
    dan Retribusi Jasa Usaha dinyatakan berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-
    undang Nomor 18 TAHUN 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(4) Peraturan Daerah tentang Retribusi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tetap 
    berlaku selama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 18 TAHUN 1997 tentang Pajak 
    Daerah dan Retribusi Daerah.


                        BAB IX
                       KETENTUAN PENUTUP

                        Pasal 19

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.





                            Ditetapkan di Jakarta
                            pada tanggal 4 Juli 1997
                            PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

                            ttd

                            SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 4 Juli 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOERDIONO




               LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 55







                           PENJELASAN
                         ATAS

                    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
                     NOMOR 20 TAHUN 1997

                        TENTANG

                        RETRIBUSI DAERAH

UMUM

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, 
pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya 
yang berasal dari retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab. Disamping itu 
dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh 
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat 
bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Dengan demikian 
pengenaan retribusi daerah atas penyediaan jasa Pemerintah Daerah perlu disederhanakan berdasarkan 
penggolongan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, yaitu golongan jasa umum, jasa usaha, dan 
perizinan tertentu. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan 
retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga Wajib Pajak 
dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang 
diperlukan, dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah.


PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

    Cukup jelas.

Pasal 2

    Ayat (1)

        Cukup jelas

    Ayat (2)

        Huruf a

            Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, 
            Rumah Sakit Umum Daerah.

            Retribusi pelayanan kesehatan ini, tidak mencakup pelayanan pendaftaran.

        Huruf b

            Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan 
            pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah 
            tangga, industri, dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan 
            umum, taman, dan ruangan/tempat umum.

        Huruf c

            Kartu Tanda Penduduk diterbitkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
            Akte catatan sipil meliputi akte Kelahiran, akte Perkawinan, akte Perceraian, akte 
            Pengesahan dan Pengakuan Anak, akte Ganti Nama bagi Warga Negara Asing, dan 
            akte Kematian.

        Huruf d

            Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/
            pemakaman, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau 
            pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

        Huruf e

            Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan 
            umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

        Huruf f

            Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran/
            los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak 
            termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar.

        Huruf g

            Pelayanan air bersih adalah pelayanan penyediaan fasilitas air bersih yang dimiliki 
            atau dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan oleh 
            Perusahaan Daerah Air Minum.

        Huruf h

            Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan 
            bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 
            diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

        Huruf i

            Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan
            dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran 
            yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat.

        Huruf j

            Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

        Huruf k

            Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pengujian terhadap kapal penangkap
            ikan yang menjadi kewenangan Daerah.

    Ayat (3)

        Subjek Retribusi Jasa Umum dapat merupakan Wajib Retribusi Jasa Umum.

    Ayat (4)

        Cukup jelas

Pasal 3

    Ayat (1)

        Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas penggunaan/pemanfaatan jasa usaha yang 
        khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, dan bukan disediakan oleh 
        pihak swasta.

    Ayat (2)

        Huruf a

            Pelayanan pemakaian kekayaan Daerah, antara lain, pemakaian tanah dan 
            bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat 
            milik Daerah.

        Huruf b

            Pasar grosir dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk 
            tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan fasilitas pasar/pertokoan yang 
            dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak 
            termasuk yang disediakan oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar dan pihak swasta.

        Huruf c

            Pelayanan terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan 
            penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan 
            terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dengan ketentuan 
            ini, maka pelayanan peron tidak dipungut retribusi.

        Huruf d

            Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang 
            khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk 
            yang disediakan dan dikelola oleh pihak swasta.

        Huruf e

            Pelayanan tempat penitipan anak adalah penyediaan tempat penitipan anak yang 
            dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan 
            atau dikelola oleh pihak swasta.

        Huruf f

            Pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik Daerah adalah pelayanan 
            penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola 
            oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak 
            swasta.

        Huruf g

            Pelayanan penyedotan kakus adalah pelayanan penyedotan kakus/jamban yang 
            dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta.

        Huruf h

            Pelayanan rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah 
            pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum 
            dipotong, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

        Huruf i

            Pelayanan tempat pendaratan kapal adalah pelayanan pada tempat mendaratnya 
            kapal perikanan dan atau bukan kapal perikanan, yang dimiliki dan atau dikelola oleh 
            Pemerintah Daerah.

        Huruf j

            Pelayanan tempat rekreasi dan olah raga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan 
            olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

        Huruf k

            Pelayanan penyeberangan di atas air adalah pelayanan penyeberangan orang atau 
            barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan atau dikelola 
            oleh Pemerintah Daerah.

        Huruf l

            Pelayanan pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah 
            tangga, perkantoran, dan industri yang dikelola dan atau dimiliki oleh Pemerintah 
            Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah dan pihak swasta.

        Huruf m

            Penjualan produksi usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah 
            Daerah, antara lain, bibit tanaman, bibit ternak, bibit ikan.

    Ayat (3)

        Subjek Retribusi Jasa Usaha dapat merupakan Wajib Retribusi Jasa Usaha.

    Ayat (4)

        Cukup jelas.

Pasal 4

    Ayat (1)

        Mengingat fungsi utama jasa perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, 
        pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh 
        Pemerintah Daerah adalah untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum dan tidak 
        harus dipungut retribusi. Namun demikian karena untuk melaksanakan fungsi tersebut 
        Pemerintah Daerah memerlukan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber 
        penerimaan daerah yang sifatnya umum, maka terhadap perizinan tertentu dapat dipungut 
        retribusi untuk menutupi seluruh atau sebagian biaya pemberian izin tersebut.

    Ayat (2)

        Huruf a

            Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah pemberian izin atas penggunaan tanah 
            kepada badan usaha yang akan menggunakan tanah seluas 5.000 meter atau lebih 
            dikaitkan dengan rencana tata ruang daerah yang bersangkutan.

        Huruf b

            Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. 
            Termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan desain dan 
            pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis 
            bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku, dengan tetap memperhatikan 
            Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien 
            Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi 
            pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang 
            menempati bangunan tersebut.

        Huruf c

            Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan 
            penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

        Huruf d

            Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan 
            di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak 
            termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau 
            Pemerintah Daerah.

        Huruf e

            Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk 
            menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa 
            trayek tertentu.

        Huruf f

            Izin pengambilan hasil hutan ikutan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau 
            badan untuk melakukan usaha pengambilan hasil hutan ikutan, antara lain, damar, 
            gaharu, rotan, tidak termasuk pengambilan kayu hutan.

    Ayat (3)

        Subjek Retribusi Perizinan Tertentu dapat merupakan Wajib Retribusi Jasa Perizinan Tertentu.

    Ayat (4)

        Cukup jelas.

Pasal 5

    Cukup jelas.

Pasal 6

    Penetapan tarif retribusi jasa umum pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-
    undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan 
    nasional, dan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan atau Menteri 
    Teknis terkait.

    Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum dapat berbeda menurut jenis 
    pelayanan dalam jasa yang bersangkutan dan golongan pengguna jasa. Sebagai contoh :
    a.  Tarif retribusi persampahan untuk golongan masyarakat yang kurang mampu dapat ditetapkan 
         sedemikian rupa sehingga dapat menutup biaya pengumpulan, transportasi, dan pembuangan 
         sampah, sedangkan untuk golongan masyarakat yang kurang mampu tarif ditetapkan lebih rendah;
    b.  Tarif rawat inap kelas tinggi bagi retribusi pelayanan rumah sakit umum daerah dapat ditetapkan 
         lebih besar dari pada biaya pelayanannya, sehingga memungkinkan adanya subsidi silang bagi 
         tarif rawat inap kelas yang lebih rendah;
    c.  Tarif retribusi parkir di tepi jalan umum yang rawan kemacetan dapat ditetapkan lebih tinggi dari 
         pada di tepi jalan umum yang kurang rawan kemacetan dengan sasaran mengendalikan tingkat 
         penggunaan jasa parkir sehingga tidak menghalangi kelancaran lalu lintas.

Pasal 7

    Cukup jelas.

Pasal 8

    Biaya penyelenggaraan izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan 
    pengendalian di lapangan, dan penatausahaan.

Pasal 9

    Cukup jelas.

Pasal 10

    Ayat (1) s/d Ayat (3)

        Cukup jelas.

Pasal 11 dan Pasal 12

    Cukup jelas.

Pasal 13

    Ayat (1) s/d Ayat (6)

        Cukup jelas.

Pasal 14

    Cukup jelas.

Pasal 15

    Ayat (1) s/d Ayat (3)

        Cukup jelas.

Pasal 16

    Ayat (1) dan Ayat (2)

        Cukup jelas.

Pasal 17 s/d Pasal 19

    Cukup jelas.




              TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3692
</code>