KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
           MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.  bahwa dengan terjadinya lonjakan impor yang mengakibatkan industri dalam negeri
    mengalami kerugian, perlu dilakukan upaya untuk lebih menjamin keberhasilan
    tindakan pemulihan (remedy) terhadap kerugian tersebut, maka diperlukan bukti
    kebenaran asal barang impor yang dikenakan tindakan pengamanan (safeguards);

b.  bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu mengatur kewajiban
    penyertaan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) terhadap barang-barang
    impor yang dikenakan tindakan pengamanan (safeguards);

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,
    perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Mengingat:

1.  Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86)
    sebagaimana telah diubah dan ditambah;

2.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing
    The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan
    Dunia) (LN Tahun 1004 Nomor 57, TLN Nomor 3564);

3.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, (LN Tahun 1995 Nomor
    75, TLN Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17
    Tahun 2006 (LN RI Tahun 2006 Nomor 93, TLN RI Nomor 4661);

4.  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 tahun 1967 tentang Penegasan
    Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar
    Negeri (LN RI Tahun 2002 Nomor 133);

5.  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan
    Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor;

6.  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang
    Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali
    terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;

7.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
    Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
    Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
    Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;

8.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi
    dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
    beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
    2008;

9.  Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005
    tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah
    diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik
    Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 161/PMK.04/2007 tentang
    Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan;

Memperhatikan:

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009;

            MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

            PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG SURAT KETERANGAN ASAL
            (CERTIFICATE OF ORIGIN) TERHADAP BARANG IMPOR YANG DIKENAKAN
            TINDAKAN PENGAMANAN (SAFEGUARDS).

            Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.  Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) adalah surat keterangan yang
    menyatakan negara asal barang, yang diterbitkan oleh instansi/lembaga yang diberi
    kewenangan oleh pemerintah negara pengekspor.

2.  Tindakan Pengamanan (safeguards) adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk
    memulihkan kerugian serius dan/atau mencegah ancaman kerugian serius dari industri
    dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang
    secara langsung merupakan saingan hasil industri dalam negeri dengan tujuan agar
    industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan/atau ancaman kerugian
    serius tersebut dapat melakukan penyesuaian struktural.

            Pasal 2

(1) Importir yang mengimpor barang dari negara-negara yang dikecualikan dari
    pengenaan bea masuk tambahan safeguards dan/atau kuota, wajib menyertakan
    Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) pada setiap importasi I barang yang
    dikenakan Tindakan Pengamanan.

(2) Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    diterbitkan sesuai dengan ketentuan asal barang di negara pengekspor.

(3) Importir yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    diperlakukan sebagai importir barang yang dikenakan Tindakan Pengamanan berupa
    pengenaan bea masuk tambahan safeguards dan/atau kuota.

            Pasal 3

Importir yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan
ayat (3), terhadap importir dan barang yang diimpornya tersebut dikenakan tindakan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

            Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di   :   Jakarta
pada tanggal    :   22 September 2008

Menteri Perdagangan R.I,
ttd,

Mari Elka Pangestu

</code>