KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK\\
NOMOR SE - 107/PJ/2009\\
\\
TENTANG\\
\\
PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR :\\
[[view.php?id=69ee114722e3e7df044c4eaec11ff77c|**PER-50/PJ./2009**]] TENTANG TATA CARA PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA\\
PAJAK DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK\\
PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG LOKASI\\
KEGIATAN USAHA ATAU TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG\\
DI KAWASAN BEBAS\\
\\
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,\\
\\
Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : [[view.php?id=69ee114722e3e7df044c4eaec11ff77c|**PER-50/PJ./2009**]] Tentang Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Dan Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Tempat Kegiatan Usaha atau Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang di Kawasan Bebas, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:\\
 

|I. |Dalam rangka menciptakan keseragaman dan kelancaran dalam pelaksanaannya, serta meningkatkan kepastian hukum dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak, perlu diatur lebih lanjut tentang Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Lokasi Kegiatan Usaha atau Tempat PPN Terutang di Kawasan Bebas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|II.|Lampiran-lampiran\\ \\ Tata cara pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan tata cara penerbitan surat keputusan pemusatan tempat PPN terutang bagi Pengusaha Kena Pajak yang lokasi kegiatan usaha atau tempat PPN terutang di Kawasan Bebas adalah sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran ini sebagai berikut:\\ \\ \\ |a.|Lampiran I  |:|Tata Cara Pencabutan Pengukuhan PKP Bagi PKP yang Memiliki Tempat Kegiatan Usaha/Tempat PPN Terutang di Kawasan Bebas.                                                                                     |\\ |b.|Lampiran II |:|Tata Cara Pengadministrasian Wajib Pajak yang Telah Mendapatkan Persetujuan Pemusatan Tempat PPN Terutang di Kawasan Bebas.                                                                                |\\ |c.|Lampiran III|:|Tata Cara Pencabutan dan Penerbitan Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang Bagi PKP yang Salah Satu atau Beberapa Tempat Kegiatan Usaha/Tempat PPN Terutang yang Dipusatkan Berada di Kawasan Bebas.|\\ |d.|Lampiran IV |:|Tata Cara Pengukuhan Kembali PKP Bagi Wajib Pajak yang Telah Dicabut Pengukuhan PKP Dalam Hal Terdapat Kewajiban Perpajakan yang Belum Dipenuhi.                                                           |\\ |e.|Lampiran V  |:|Formulir Rekapitulasi Hasil Penelitian Pengusaha Kena Pajak.                                                                                                                                               |\\ |f.|Lampiran VI |:|Daftar Tempat Kegiatan Usaha/Tempat PPN Terutang yang Berada di luar Kawasan Bebas yang Tempat PPN Terutang Telah Dipusatkan di Kawasan Bebas.                                                             ||

\\

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.\\
\\
\\
\\
Ditetapkan di Jakarta\\
pada tanggal 06 November 2009\\
DIREKTUR JENDERAL,\\
\\
ttd\\
\\
MOCHAMAD TJIPTARDJO\\
\\
\\
\\
Tembusan:

  - Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  - Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan DJP;
  - Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.