KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 133b/KMK.04/2000

TENTANG

PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MENGGUNAKAN CARA LAIN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

:

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor [[view.php?id=a684eceee76fc522773286a895bc8436|**24 TAHUN 2000**]] tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan pelaksanaan tentang pelunasan Bea Meterai dengan menggunakan cara lain dengan keputusan Menteri Keuangan

Mengingat

:

1.

Pasal 7 ayat (2) huruf b jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor [[view.php?id=aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56|**13 TAHUN 1985**]] tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3313);

 

 

2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor [[view.php?id=a684eceee76fc522773286a895bc8436|**24 TAHUN 2000**]] tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3950);

 

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MENGGUNAKAN CARA LAIN.

 

Pasal 1

 

 

Pelunasan Bea Meterai dengan menggunakan cara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor [[view.php?id=aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56|**13 TAHUN 1985**]] tentang Bea Meterai adalah dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan menggunakan mesin teraan meterai, teknologi percetakan, sistem komputerisasi, dan alat lain dengan teknologi tertentu.

 

Pasal 2

 

 

(1)

Pelunasan Bea Meterai dengan menggunakan cara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus Mendapat ijin tertulis dari Direktur Jenderal Pajak.

 

 

(2)

Hasil pencetakan tanda Bea Meterai Lunas harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak.

 

 

 

Pasal 3

 

 

Pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan menggunakan teknologi percetakan dilaksanakan oleh Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) dan/ atau Perusahaan Sekuriti yang mendapat ijin dari Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal) yang di tunjuk oleh Bank Indonesia.

 

 

Pasal 4

 

 

Bea meterai yang telah dibayar atas tanda Bea Meterai Lunas yang tercetak pada dokumen yang tidak terutang Bea Meterai ataupun yang belum digunakan untuk mencetak tanda Bea Meterai Lunas, dapat dialihkan untuk penggunaan berikutnya.

 

Pasal 5

 

 

Penerbit dokumen dengan tanda Bea Meterai Lunas yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi harus melunasi Bea Meterai yang terutang berikut dendanya 200% (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dilunasi dengan cara menyetorkannya ke Kas Negara atau Bank Persepsi.

 

Pasal 6

 

 

Bea Meterai kurang bayar atas cek, bilyet giro, dan efek yang tanda Bea Meterai Lunasnya dibubuhkan sebelum 1 Mei 2000 harus dilunasi dengan menggunakan mesin teraan meterai atau dengan menggunakan meterai tempel.

 

Pasal 7

 

 

Dengan berlakunya Keputusan ini maka [[http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/1986/104~KMK.04~1986Kep.HTM|]] Keputusan Menteri Keuangan Nomor: [[view.php?id=6ecbdd6ec859d284dc13885a37ce8d81|**104/KMK.04/1986**]] tanggal 22 Februari 1986 tentang Pelunasan Bea Meterai dengan menggunakan cara lain dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=a532400ed62e772b9dc0b86f46e583ff|**217/KMK.01/1996**]] tanggal 22 Maret 1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : [[view.php?id=877a9ba7a98f75b90a9d49f53f15a858|**1131/KMK.04/1989**]] tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=98dce83da57b0395e163467c9dae521b|**13 TAHUN 1989**]] tentang Perubahan Besarnya Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai Atas Cek dan Bilyet Giro dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

Pasal 8

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

 

Pasal 9

 

 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2000.

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

<HTML><ul></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><ul></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>       Menteri Keuangan,<HTML></p></HTML>
<HTML><p></HTML>    Bambang Sudibyo<HTML></p></HTML>
<HTML><ul></HTML>
<HTML><li></HTML>Ditetapkan di Jakarta
<HTML><ul></HTML>
<HTML><li></HTML>pada tanggal 28 April 2000
<HTML><ul></HTML>
<HTML></ul></HTML>
<HTML></li></HTML><HTML></ul></HTML>
<HTML></li></HTML><HTML></ul></HTML>
<HTML></li></HTML><HTML></ul></HTML>
<HTML></li></HTML><HTML></ul></HTML>