KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<form>
action struct_lookup
struct_field "review.reviewer" "=@NAME@"
struct_fieldhidden "review.user" "=@USER@"
struct_fieldhidden "review.datetime" "=@DATE(now,%%Y-%%m-%%d %%H:%%M)@"
submit "Add Entry"
thanks "done"
</form>


{{wst>faq

|tag = 
Reviewed Recommended

|dasarhukum = 
"021983-uu7th", "022021-uu7th"

|tanya = 
<WRAP>
Apakah WP BUT bisa menggunakan Pasal 31E UU PPh?

</WRAP>|jawab = <WRAP>
Sesuai SE 02/PJ/2015, BUT merupakan **subjek pajak luar negeri**, sehingga **tidak mendapat** fasilitas berupa pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh.
</WRAP>|telepon = <WRAP>
Pasal 31E ayat (1) UU PPh, mengatur fasilitas pengurangan untuk **Wajib Pajak badan dalam negeri** dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Karena BUT merupakan **subjek pajak luar negeri** maka tidak bisa memanf
aat
kan fasilitas pengurangan tarif tersebut

</WRAP>|twitter = <WRAP>
Hai Kak,

Fasilitas Pengurangan Pasal 31E ayat (1) diperuntukkan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri.
Karena BUT adalah subjek pajak luar negeri maka tidak mendapat fasilitas tersebut ya Kak.

Tks*XXXX

</WRAP>|livechat = <WRAP>
Fasilitas pengurangan tersebut diperuntukkan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri.

Karena BUT adalah subjek pajak luar negeri maka tidak memperoleh fasilitas tersebut.

</WRAP>|email = <WRAP>
  * Terkait fasilitas pengurangan atas peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), diatur pada Pasal 31E ayat (1) UU PPh dan diperuntukkan bagi **Wajib Pajak badan dalam negeri**.
  * Sesuai penegasan dalam Surat Edaran tahun 2015, disebutkan bahwa BUT merupakan **subjek pajak luar negeri**.
  * Dengan demikian BUT tidak dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan sesuai yang disebutkan dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh.

</WRAP>
}}

~~DISCUSSION~~