KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<WRAP half column> . </WRAP>
<WRAP half column><WRAP lo><WRAP lo outdent><WRAP outdent><form>
action struct_lookup
struct_fieldhidden "crm.agent" "=@NAME@"
struct_fieldhidden "crm.user" "=@USER@"
struct_fieldhidden "crm.pageid" "=@FORMPAGE_ID@"
struct_fieldhidden "crm.datetime" "=@DATE(now,%%Y-%%m-%%d %%H:%%M)@"
struct_fieldhidden "crm.date" "=@DATE(now,%%Y-%%m-%%d %%H:%%M)@"
struct_fieldhidden "crm.time" "=@DATE(now,%%Y-%%m-%%d %%H:%%M)@"
submit "Ditanyakan Pengguna Layanan"
thanks "CRM berhasil direkam."
</form></WRAP></WRAP></WRAP></WRAP>
{{wst>faq05

       |tanya = <WRAP>
kami ada pembelian lisensi ke perusahaan luar negeri, perusahaan luar negeri tersebut memiliki BUT yang ada di Indonesia. Ketika kami bertransaksi pembelian lisensi tersebut kami memotong PPh 26 atau PPh 23?

</WRAP>|jawab = <WRAP>
tetap di jelaskan normative mas, jika transaksi langsung dengan yang di luar di cek dlu apakah barang /jasa yang di berikan dari Luar itu sejenis dengan yang di berikan di Indonesia memenuhi force of attraction atau atribusi karna hubungan efektif. http://tkb-djp/tkb/engine/learning3/view.php?id=1642 . jika memenuhi force of Attraction atau atribusi karna hubungan efektif brartikan jadi objek pajaknya BUT, di potong pph 23, namun jika memang tidak memenuhi klausul tsb brarti ttp objek pph 26. Jika sudah di pastikan potong yang pph 26, cek lagi apakah ada dgt atau tidak, jika ada dgt pakai aturan p3b dengan Negara ybs. Jika tidak ada maka kembali ketentuan pasal 26 uu pph

KETRIONA LENGGO GENI

</WRAP>|dasarhukum = 
"XXXXXXXX", "XXXXXXXX" 

       |tags = 
KLIPdraft

</WRAP>|id = "$ID$"

}}