KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{wst>faq02

       |dasarhukum = 
"XXXXXXXX", "XXXXXXXX" 

       |tags = 
KLIPdraft

       |tanya = <WRAP>
apakah untuk pembuatan billing PPN oleh Bendahara Pengeluaran sekarang menggunakan NPWP Instansi? lalu untuk bukti yang kita serahkan ke Penyedia Barang, apakah cukup hanya bukti setor saja?

</WRAP>|jawab = <WRAP>
Mulai 1 Mei 2022 ( saat berlakunya PMK 59/2022) untuk pembuatan SSP PPN Pemungut Intansi Pemerintah menggunakan atas nama Instansi Pemerintah , tidak mencantumkan NPWP lain : NPWP rekanan IP . Jdi nanti bikin billing ga perlu pilih npwp lain lagi ya mas

KETRIONA LENGGO GENI

</WRAP>|telepon = <WRAP>
---------------------> REKOMENDASI TELEPON <---------------------

</WRAP>|twitter = <WRAP>
Hai Kak,

---------------------> REKOMENDASI TWITTER <---------------------

Tks*XXXX

</WRAP>|livechat = <WRAP>
--------------------> REKOMENDASI LIVECHAT <---------------------

</WRAP>|email = <WRAP>
  * ------------------> REKOMENDASI EMAIL <----------------------

</WRAP>|id = "$ID$"

       |batas = <WRAP>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</WRAP>

}}