Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

--- resume:dsnklip [2023/04/02 22:56] – [BAB V - LOKASI DAN WILAYAH KERJA] jack
+++ resume:dsnklip [2023/04/30 11:12] (current) – jack
@@ Line 1: / Line 1: @@
-====== PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174/PMK.01/2012 ======
+====== PMK DALAM SATU NASKAH ======
 ==== TENTANG ====
 ===== ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK =====
@@ Line 69: / Line 69: @@
 {{section>peraturan:pmk:174pmk.012012#Pasal 15 - KLIP di Jakarta wilayah Indonesia&nodate&noeditbtn&nofooter&inline}}
 ==== BAB VI - ESELONISASI ====
-=== Pasal 16 - Kakap KLIP es III.a Kasuki es IV.a===
+==== ====
-(1) Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak adalah jabatan eselon III.a.
+{{section>peraturan:pmk:165pmk.012016#Pasal 16 - Kakap KLIP es III.a/administrator Kasuki es IV.a/pengawas&nodate&noeditbtn&nofooter&inline}}
-(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak adalah jabatan eselon IV.a.
 ==== BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN ====
-=== Pasal 17 - TUKI ps5 tanggung jawab fungsi ke KITSDA admin ke Kakap KLIP ===
+==== ====
-Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam pelaksanaan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak.
+{{section>peraturan:pmk:174pmk.012012#Pasal 17 - TUKI ps5 tanggung jawab fungsi ke KITSDA admin ke Kakap KLIP&nodate&noeditbtn&nofooter&inline}}
-=== Pasal 18 - TUKI dapat minta data bersangkutan ===
-(1) Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berhak meminta dan memperoleh data dan informasi dari unit organisasi/pejabat terkait di lingkungan kantor/wilayah kerja yang bersangkutan.
-(2) Unit organisasi/pejabat yang terkait wajib memberikan data dan informasi yang diminta oleh pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal.
+{{section>peraturan:pmk:174pmk.012012#Pasal 18 - TUKI dapat minta data bersangkutan&nodate&noeditbtn&nofooter&inline}}
 ==== BAB VII - KETENTUAN PENUTUP ====
-=== Pasal 19 - Perubahan setelah persetujuan tulis menteri PANRB ===
+==== ====
-Perubahan atas organisasi, tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja menurut Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang membidangi urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
+{{section>peraturan:pmk:174pmk.012012#Pasal 19 - Perubahan setelah persetujuan tulis menteri PANRB&nodate&noeditbtn&nofooter&inline}}
-=== Pasal 20 - Organisasi tata kerja diterapkan paling lambat 31 Des 2012 ===
+{{section>peraturan:pmk:165pmk.012016#Pasal 20 - Organisasi tata kerja lalu diterapkan paling lama 1 tahun sejak undang&nodate&noeditbtn&nofooter&inline}}
-Organisasi dan tata kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini diterapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2012.
-=== Pasal 21 - Berlaku tanggal diundangkan 6 Nov 2012===
+{{section>peraturan:pmk:174pmk.012012#Pasal 21 - Berlaku tanggal diundangkan 6 Nov 2012&nodate&noeditbtn&nofooter&inline}}
-Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 === Akhir ===
@@ Line 126: / Line 117: @@
 ==== Lampiran ====
-{{:peraturan:pmk:174pmk.012012:lampiranpmk174pmk.012012.png|Bagan Organisasi}}
+{{:peraturan:pmk:165pmk.012016:lampiranpmk165pmk.012016.png|Bagan Organisasi}}