User Tools

Site Tools


faq05:2022:09:06:000220802_1234

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
faq05:2022:09:06:000220802_1234 [2024/12/15 21:05] – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1faq05:2022:09:06:000220802_1234 [2024/12/15 21:05] (current) – created jack
Line 1: Line 1:
 +<WRAP half column> . </WRAP>
 +<WRAP half column><WRAP lo><WRAP lo outdent><WRAP outdent><form>
 +action struct_lookup
 +struct_fieldhidden "crm.agent" "=@NAME@"
 +struct_fieldhidden "crm.user" "=@USER@"
 +struct_fieldhidden "crm.pageid" "=@FORMPAGE_ID@"
 +struct_fieldhidden "crm.datetime" "=@DATE(now,%%Y-%%m-%%d %%H:%%M)@"
 +struct_fieldhidden "crm.date" "=@DATE(now,%%Y-%%m-%%d %%H:%%M)@"
 +struct_fieldhidden "crm.time" "=@DATE(now,%%Y-%%m-%%d %%H:%%M)@"
 +submit "Ditanyakan Pengguna Layanan"
 +thanks "CRM berhasil direkam."
 +</form></WRAP></WRAP></WRAP></WRAP>
 +{{wst>faq05
 +
 +       |tanya = <WRAP>
 +kelompok masyarakat alam asri dibentuk dari surat keputusan kepala desa seperti hal nya kelompok nelayan atau kelompok tani. Apakah kelompok nelayan atau tani termasuk kriteria yg bapak/ibu sebutkan tadi yaitu instansi pemerintah dan apakah benar jika membayar PPN dengan NPWP rekanan? Dan saat ini kami mendapatkan bantuan dana dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) RI untuk pelaksanaan swakelola tive 4.
 +
 +</WRAP>|jawab = <WRAP>
 +normatif ya sesuai yg diatur di pmk 59, IP yg memungut, setor dan lapor spt ppn put dgn menggunakan npwp IP kriterianya: Instansi Pemerintah Pusat adalah satuan kerja pada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural, termasuk badan layanan umum, selaku pengguna anggaran pendapatan dan belanja negara yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Instansi Pemerintah Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi dan satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota, termasuk badan layanan umum daerah, selaku pengguna anggaran pendapatan dan belanja daerah yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
 +
 +KETRIONA LENGGO GENI
 +
 +</WRAP>|dasarhukum = 
 +"XXXXXXXX", "XXXXXXXX" 
 +
 +       |tags = 
 +KLIPdraft
 +
 +</WRAP>|id = "$ID$"
 +
 +}}
 +