Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

--- faq:2023:03:22:810440399_1015 [2023/04/09 00:14] – tidak tahu jack
+++ faq:2023:03:22:810440399_1015 [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1
@@ Line 1: / Line 1: @@
-===== Tanya =====
-== ==
-**
-Apakah WP BUT bisa menggunakan Pasal 31E UU PPh?
-**
-----
-===== Jawaban =====
-== ==
-Maaf\\ Saya tidak tahu 8-O
-===== =====
-++++Link Kutip:|
-section>@ID@#Jawaban&nodate&noeditbtn&nofooter&inline&link
-++++
-{{tag>Reviewed Recommended}}
-==== Rekomendasi Jawaban ====
-++++Telepon|
-Maaf\\ Saya tidak tahu 8-O
-++++
-++++Twitter|
-Hai Kak,
-Fasilitas Pengurangan Pasal 31E ayat (1) diperuntukkan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri.
-Karena BUT adalah subjek pajak luar negeri maka tidak mendapat fasilitas tersebut ya Kak.
-Tks*XXXX
-++++
-++++Live Chat|
-Fasilitas pengurangan tersebut diperuntukkan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri.
-Karena BUT adalah subjek pajak luar negeri maka tidak memperoleh fasilitas tersebut.
-++++
-++++Email|
-Yth. Saudara/i XXXXX,
-== ==
-Sehubungan dengan //email// dari Saudara pada tanggal XXXXXXXXXXX @YEAR@, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
-== ==
-. Saudara menanyakan terkait pengenaan fasilitas Pengurangan sesuai Pasal 31E ayat (1)
-== ==
-. Dasar Hukum yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan adalah:
-  * UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
-== ==
-. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
-  * Terima kasih telah menggunakan layanan //email// [email protected].
-  * //Email// [email protected] ini dikhususkan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan Wajib Pajak terkait pelaksanaan ketentuan perpajakan yang bersifat umum.
-  * Perlu Saudara ketahui bahwa **seluruh layanan perpajakan** yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak **tidak dipungut biaya apapun**.
-  * Terkait fasilitas pengurangan atas peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), diatur pada Pasal 31E ayat (1) UU PPh dan diperuntukkan bagi **Wajib Pajak badan dalam negeri**.
-  * Sesuai penegasan dalam Surat Edaran tahun 2015, disebutkan bahwa BUT merupakan **subjek pajak luar negeri**.
-  * Dengan demikian BUT tidak dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan sesuai yang disebutkan dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh.
-== ==
-<WRAP centeralign>
-''------------------------------------------------------------------------------------------------------------''</WRAP>
-== ==
-<WRAP centeralign>
-**! INFORMASI TERKAIT PEMUTAKHIRAN MANDIRI !**
-</WRAP>
-  * Dengan berlakunya PMK No 112/PMK.03/2022, maka per 1 Januari 2024 akan berlaku NPWP dengan format 16 Digit dan berlaku NIK sebagai NPWP.
-  * Telah dilakukan pemadanan data Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak, silakan melihat hasil pemadanan data di profil djponline.
-  * Apabila terdapat data yang perlu dimutakhirkan atau perlu dikonfirmasi, silakan melakukan pemutakhiran data :
-    - Secara mandiri di https://djponline.pajak.go.id pada menu profil. Panduan dapat dilihat di https://www.pajak.go.id/id/artikel/akses-layanan-djp-menggunakan-nik
-    - Melalui KPP terdaftar, atau
-    - Melalui Kring Pajak di 1500200 atau live chat di http://www.pajak.go.id
-== ==
-Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
-== ==
-Terima kasih.
-== ==
-Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan\\
-Direktorat Jenderal Pajak
-== ==
-(*Xxxx)
-++++
-~~DISCUSSION~~